Tidak Ada Kenaikan PBB di Medan, Rico Waas: yang Sudah Ada Dirapikan, Jangan Sampai Ada Kebocoran 


MEDAN - Walikota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas belum ada rencana menaikkan Pajak Bumi Bangunan (PBB) di Kota Medan. Ia mengatakan dari pada menaikkan PBB, lebih baik mencegah kebocoran pajak tersebut. 

Hal itu, disampaikan Rico Waas kepada wartawan, usai menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Medan dengan agenda Mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia (RI) dalam rangka HUT ke- 80 Kemerdekaan RI di Gedung DPRD Medan, Jumat sore, 15 Agustus 2025.

"(Optimalkan) yang sekarang, jangan sampai ada kebocoran, yang saat ini dirapikan dulu. Intinya, bagi saya yang sudah ada saat ini dirapikan dulu," ungkap Rico Waas. 

Pendapat Asli Daerah (PAD) tidak lepas penyumbangnya dari PBB. Namun, Rico Waas mengungkapkan akan pengoptimalkan capai dilakukan Bapenda Kota Medan, untuk menarik pajak dari masyarakat. 

"Yang ada di Bapenda ini harus diteliti yang mana belum. Terutama perusahaan harus dirapikan itu aja kita benahi dulu, baru kita bicarakan yang kedepannya," jelas politisi muda Partai NasDem itu.

Belajar dari Kabupaten Pati, Rico Waas mengatakan bila ada kenaikan PBB tersebut. Harus dilakukan kajian terlebih dahulu dengan melihat kemampuan dari masyarakat, yang membayar pajak. 

"Harus disesuaikan kemampuan masyarakatnya juga, kajian yang menyeluruh. Yang penting PBB ini, diatur secara umumnya dan kita harus melihat kemampuan masyarakatnya juga," kata Rico Waas. 

Rico Waas juga mengikuti arahan disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian terkait peraturan dan prosedur yang ada dalam membuat kebijakan tentang kenaikan PBB.

Tapi, Rico Waas menegaskan kembali Pemko Medan tidak ada menaikkan PBB di Kota Medan saat ini."Harus dikomunikasikan dengan baik, sampai saat belum ada (kenaikan PBB di Kota Medan)," katanya.

(*)



Redaksi Agustus 15, 2025
Read more ...
Puji Ketegasan Gubernur Bobby, Wali Kota Medan: Aksi Berantas Narkoba di Sumut Wajib Dicontoh


MEDAN - Wali Kota Medan, Rico Waas, memberikan dukungan penuh terhadap langkah tegas Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, yang memimpin pembongkaran dua tempat hiburan malam (THM) ilegal. Aksi ini dinilai sebagai contoh yang harus diikuti oleh kabupaten/kota lain di Sumut.

Hal ini dikatakan Wali Kota Medan Rico Waas usai menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Medan dengan agenda Mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia (RI) dalam rangka HUT ke- 80 Kemerdekaan RI di Gedung DPRD Medan, Jumat (15/8/2025) sore.

"Saya sangat mendukung apa yang dilakukan Gubernur. Ini adalah bentuk ketegasan yang harus dicontoh dan berlaku oleh seluruh kabupaten/kota di Sumatera Utara," ucap Wali Kota Medan.

Rico Waas juga menyoroti kondisi Sumatera Utara yang berulang kali mendapat predikat sebagai wilayah dengan kasus narkoba tertinggi. Ia menegaskan bahwa pemberantasan peredaran narkoba menjadi perhatian serius, terutama di Kota Medan.

"Kalau dibilang Sumut predikat narkoba tertinggi sudah berapa kali, Sumatera Utara selalu masuk. Apalagi di Kota Medan, saya rasa ini harus jadi perhatian dan menjadi semangat kami bersama-sama pihak kepolisian dan TNI untuk memberantas peredaran narkoba," tegasnya.

Sebelumnya, Gubernur Bobby Nasution bersama jajaran Forkopimda Sumut memimpin langsung pembongkaran dua diskotek, yaitu Marcopolo di Deli Serdang dan New Blue Star di Langkat, pada Kamis (14/8/2025).

Pembongkaran ini dilakukan karena kedua THM tersebut tidak memiliki izin legalitas, termasuk izin bangunan dan izin operasional dari Pemprov Sumut. Gubernur Bobby juga menegaskan adanya informasi dari Kapolda bahwa kedua lokasi tersebut menjadi tempat jual beli narkoba.

Meskipun sempat ada perlawanan dari ratusan massa ormas yang mencoba menghalangi, proses eksekusi tetap berjalan dengan pengawalan ketat aparat gabungan. Bobby Nasution menegaskan bahwa tidak akan ada kompromi bagi tempat hiburan malam ilegal, apalagi yang menjadi sarang peredaran narkoba.

Langkah tegas ini menjadi momentum penting bagi seluruh kepala daerah di Sumut untuk bersinergi memberantas peredaran narkoba dan menjaga lingkungan tetap aman dari ancaman barang terlarang tersebut.

(*)



Redaksi Agustus 15, 2025
Read more ...
Menko Polkam: Sekolah Rakyat Perkuat Ketahanan Ideologi Bangsa ke Depan


JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Budi Gunawan menegaskan bahwa program Sekolah Rakyat menjadi fondasi penting dalam memperkuat ketahanan ideologi bangsa Indonesia di masa mendatang. 

Pernyataan ini disampaikan dalam keterangannya di Jakarta, Senin (14/7/2025).

Presiden Prabowo Subianto menggulirkan Sekolah Rakyat untuk mengakselerasi kualitas SDM Indonesia sekaligus mengentaskan dan memutus mata rantai kemiskinan. 

Program ini sangat strategis untuk memperkuat ketahanan nasional Indonesia di tengah ketidakpastian global.

"Sekolah Rakyat bukan sekadar program pendidikan biasa, tetapi merupakan benteng pertahanan ideologi Pancasila yang harus kita jaga bersama," ujar Menko Polkam. 

"Melalui pendidikan karakter yang terintegrasi dengan nilai-nilai kebangsaan, kita membangun generasi yang tidak mudah terpengaruh oleh paham-paham yang bertentangan dengan ideologi bangsa." jelasnya.

Menko Polkam menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat akan menjadi wadah pembentukan karakter generasi muda yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. 

Program ini dirancang untuk menghadapi tantangan global yang semakin kompleks, termasuk ancaman radikalisme, ekstremisme, dan perpecahan sosial.

"Di era digital ini, anak-anak kita terpapar berbagai informasi dari berbagai sumber. Sekolah Rakyat hadir untuk memfilter dan memberikan pemahaman yang benar tentang jati diri bangsa Indonesia," tambahnya.

Dalam implementasinya, Sekolah Rakyat akan mengintegrasikan kurikulum bela negara dengan mata pelajaran regular. 

Siswa akan dibekali dengan pemahaman mendalam tentang sejarah perjuangan bangsa, nilai-nilai Pancasila, dan semangat nasionalisme yang adaptif dengan perkembangan zaman.

Kemenko Polkam juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung program ini. 

Targetnya, setiap daerah di Indonesia memiliki minimal satu Sekolah Rakyat yang menjadi percontohan penguatan ketahanan ideologi di tingkat grassroot.

"Ketahanan ideologi bangsa tidak bisa hanya mengandalkan pendekatan top-down, tetapi harus dimulai dari akar rumput. Dukungan atas Sekolah Rakyat adalah jawaban konkret untuk kebutuhan tersebut," pungkas Menko Polkam.

(*)




Redaksi Juli 14, 2025
Read more ...

Pemberantasan Premanisme Jadi Prioritas, Kemenko Polkam Dorong Penegakan Hukum dan Pembinaan


Jakarta – Pemerintah pusat melalui Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan terus mendorong Pemerintah Daerah membentuk Satgas Terpadu tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota terkait operasi penanganan organisasi kemasyarakatan (Ormas) yang terafiliasi premanisme.

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jenderal Polisi (Purn.) Prof. Dr. Budi Gunawan, S.H., M.Si., Ph.D. melalui Deputi Bidang Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Kemenko Polhukam, Marsekal Muda TNI Eko Dono Indarto, menyampaikan hal itu saat mengunjungi Polres Pelabuhan Tanjung Perak dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Provinsi Jawa Timur, Senin (12/5/2025).

"Ternyata masih banyak preman yang masuk ke ormas untuk minta jatah, nah ini kan harus dipikirkan upaya untuk memberantas ini," jelas Marsda Eko setelah pertemuan dengan Bakesbangpol Jawa Timur.

Salah satu upaya yang perlu ditindak-lanjuti secara cepat adalah untuk membuka ruang pembinaan bagi para pelaku premanisme, bagi oknum preman yang ingin berubah. Kemenko Polkam akan terus memantau dan mengevaluasi upaya pemberantasan premanisme di berbagai daerah.

Terpisah, Kepala Biro Humas, Data, dan Informasi Kemenko Polkam Brigjen Pol Moehammad Syafrial dalam siaran pers no: 72/sp/hm.01.02/polkam/05/2025 menyampaikan bahwa sinergi antar aparat pemerintah sangat diperlukan dalam memberantas praktik premanisme. 

Hal ini menjadi fokus prioritas pemerintah dalam menjaga stabilitas nasional dan mendukung iklim investasi yang kondusif.

"Langkah ini akan terus dikawal agar tidak berhenti sampai saat ini saja. Kita ingin rasa aman yang bebas dari premanisme dapat dirasakan masyarakat," tegasnya.

(*)
Redaksi Mei 13, 2025
Read more ...

SIANTAR - Laman Website CCTV Pemantauan Lalulintas (Pelintas) dan Situs Pemerintah Kota Pematangsiantar mengalami serangan siber sejak tanggal 13 Mei 2025 mulai pukul 14.42 WIB. 


Identifikasi sementara menunjukkan adanya serangan malware, phising, dan eksploitasi sistem pada kredensial terbatas. 


"Jenis dan tingkatan serangan siber terus mengalami peningkatan. Sasaran yang paling sering terkena adalah situs-situs pemerintah yang memiliki traffic yang cukup tinggi. Laman web CCTV Pelintas Kota Pematangsiantar cukup ramai dikunjungi masyarakat dan memiliki traffic akses yang tinggi. Saat suasana liburan, biasanya traffic akan meningkat, mengingat beberapa titik di Kota Pematangsiantar selalu mengalami peningkatan arus lalu lintas pada hari libur," terang Kadis Kominfo Siantar Johannes Sihombing, Selasa (13/5/2025) dari sebrang selularnya.


Menurut Johannes, serangan siber sebenarnya sudah sering dialami. Namun khusus kali ini, serangannya cukup masif. 


Secara umum, akunya, server dalam kondisi aman dan tidak mengalami gangguan. Hanya saja, ketika mengakses alamat cctv.pematangsiantar.go.id dan www.pematangsiantar.go.id serangan tersebut menyebabkan pengguna dialihkan ke alamat yang diinginkan penyerang, yaitu situs judi online. 


Namun, katanya, untuk website pematangsiantar.go.id sudah kembali normal, hanya saja laman dengan nama tersebut di halaman google masih ada bekas serangan dan sekarang masih dalam perbaikan. 


Sedangkan untuk domain cctv.pematangsiantar.go.id masih dalam proses pengerjaan dan belum bisa diakses. 


"Kami mohon maaf atas kendala yang terjadi. Penanggulangan sedang dilakukan. Diharapkan dalam beberapa jam ke depan laman website CCTV Pelintas Kota Pematangsiantar dapat beroperasi normal kembali," pungkasnya.


(Akb/nusantaraterkini.co)

Redaksi Mei 13, 2025
Read more ...

DELISERDANG - Dalam rangka menyambut Bulan Suci Ramadan, Direktorat Lalulintas (Ditlantas) Polda Sumatera Utara (Sumut) menggelar program "Polantas Masuk Pondok Pesantren.

Kegiatan ini merupakan inisiatif untuk menanamkan budaya keselamatan berlalulintas sejak dini.

Kali ini kegiatan dilaksanakan di Ponpes Tahfizul Qur'an Anwarul Mukhlasin, Tanjung Morawa. Hadir, Kasat PJR Ditlantas Polda Sumut, AKBP Wisnu Dian Ristanto dan Kasubdit Kamsel Ditlantas Polda Sumut Kompol Rika S. Sigalingging serta personel Ditlantas lainnya.

Kegiatan diawali dengan salat Zuhur berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan sambutan dari Kasat PJR yang mewakili Dirlantas Polda Sumut, serta perwakilan dari pihak pondok pesantren.

Dalam sambutannya, AKBP Wisnu Dian Ristanto menekankan pentingnya kesadaran berlalulintas, terutama bagi generasi muda yang kelak akan menjadi pelopor keselamatan di jalan raya.

Baca Juga: Penertiban dan Penindakan Pelanggaran Lalulintas, Ditlantas Poldasu: Sinergi Antar Stakeholder

Selain edukasi, Ditlantas Polda Sumut juga menyalurkan cenderamata berupa jaket, helm, Al-Qur'an, dan tali asih sebagai bentuk kepedulian kepada para santri.

Hal ini juga sekaligus simbol bahwa keselamatan berlalulintas adalah bagian dari kehidupan yang harus dijaga, selaras dengan nilai-nilai Ramadhan yang menekankan kesabaran, kedisiplinan, dan kepedulian terhadap sesama.

Baca Juga: Keselamatan Berlalulintas, Polres Humbahas Laksanakan Tes Urine Sopir Angkutan

Kasubdit Kamsel Ditlantas Polda Sumut, Kompol Rika S. Sigalingging menyampaikan, program ini merupakan bagian dari wujud kepedulian Polri dalam menyebarkan pesan keselamatan di tengah masyarakat, terutama di bulan yang penuh berkah ini.

"Keselamatan adalah bagian dari ibadah. Menjaga diri sendiri dan orang lain di jalan raya adalah bentuk kepedulian yang sejalan dengan nilai-nilai Ramadan. Kami berharap para santri dapat menjadi contoh bagi masyarakat dalam tertib berlalu lintas," ujarnya.

Kegiatan ditutup dengan foto bersama dan yel-yel keselamatan berlalu lintas, yang semakin memperkuat semangat disiplin berkendara di lingkungan pesantren. Kegiatan ini berlangsung aman dan lancar serta mendapat sambutan positif dari pihak pondok pesantren dan para santri. (Akb)

Redaksi Maret 04, 2025
Read more ...

MEDAN - Subdit Kamsel (Keamanan dan Keselamatan) Direktorat Lalulintas (Ditlantas) Polda Sumut menggelar kegiatan Bimbingan dan Penyuluhan (Binluh) kepada masyarakat di Jalan Kapten Muslim, Pasar Sei Kambing, Medan, Kamis (6/2/2025).

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga ketertiban lalulintas serta mengurangi potensi kemacetan akibat aktivitas pedagang kaki lima dan parkir sembarangan.

Kegiatan tersebut dimulai pukul 08.00 WIB, dipimpin oleh Kasubdit Kamsel, Kompol Rika S Sigalingging.

Dalam Binluh ini, personel Subdit Kamsel memberikan imbauan kepada masyarakat, terutama kepada pedagang kaki lima, tukang parkir, dan pengemudi becak motor (betor), agar tetap tertib dalam menggunakan ruang jalan.

Baca Juga: Rapim Polda Sumut Tahun 2025, Kapolda: Tekan Angka Kecelakaan Lalulintas dan Kurangi Kemacetan

Kepada pedagang kaki lima diminta untuk tidak berjualan hingga memakan badan jalan, guna mencegah penyempitan jalur yang berpotensi menimbulkan kemacetan.

Sementara terhadap tukang parkir, diarahkan untuk menata kendaraan dengan rapi agar tidak mengganggu arus lalu lintas.

Baca Juga: Penertiban dan Penindakan Pelanggaran Lalulintas, Ditlantas Poldasu: Sinergi Antar Stakeholder

"Kita juga mengimbau pengemudi betor agar memarkirkan kendaraannya secara tertib saat menunggu penumpang, sehingga tidak menyebabkan hambatan lalulintas," jelasnya.

"Direktorat Lalulintas Polda Sumut berkomitmen untuk terus melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat guna menciptakan lalu lintas yang lebih tertib, aman, dan lancar di wilayah Sumatera Utara," pungkasnya. (Akb)

Redaksi Februari 07, 2025
Read more ...